BatamHiglight.com, Batam — Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bagi sektor jasa keuangan untuk terus mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh pelaku industri jasa keuangan di daerah untuk memperkuat pembiayaan produktif, memperluas akses dan literasi keuangan, serta meningkatkan pelindungan konsumen.
Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya saat menjadi Pembina Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Batam, Senin (17/8/2026).
Dengan mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Sinar menilai semangat kemerdekaan memiliki kaitan erat dengan peran sektor jasa keuangan. Sektor ini tidak hanya dituntut menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan dalam menyediakan pembiayaan, membuka akses ekonomi, dan membantu masyarakat mengambil keputusan keuangan secara mandiri.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita jawab dengan peran sektor jasa keuangan sebagai penggerak ekonomi. Kredit bukan sekadar angka di neraca. Di balik kredit ada investasi, usaha yang berkembang, lapangan kerja, dan kesejahteraan keluarga,” ujar Sinar.
Ia mengatakan, kondisi perekonomian Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Kepri tumbuh 6,99 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera.
Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor utama, di antaranya industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan. Sementara sektor jasa keuangan dan asuransi juga tumbuh 6,76 persen.
Menurut Sinar, pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diikuti dengan penyaluran pembiayaan yang sehat, produktif, dan berkualitas. Pembiayaan yang tepat sasaran diharapkan mampu menciptakan dampak berganda bagi perekonomian, mulai dari mendorong investasi hingga memperluas kesempatan kerja.
Hingga Juni 2026, kredit bank umum di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp118 triliun atau tumbuh sekitar 38 persen secara tahunan. Di tengah pertumbuhan tersebut, kualitas kredit tetap terjaga.
Sementara itu, kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) mencapai sekitar Rp11,1 triliun, tumbuh 10,74 persen secara tahunan.
OJK Kepri menilai pertumbuhan intermediasi tersebut perlu terus dibarengi penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri jasa keuangan.
“Pertumbuhan harus tetap sehat dan berkualitas. Kita ingin sektor jasa keuangan tumbuh, tetapi pada saat yang sama tata kelola, manajemen risiko dan pelindungan konsumen juga semakin kuat,” kata Sinar.
Selain pembiayaan, OJK Kepri juga terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Provinsi Kepulauan Riau mencatat capaian yang cukup tinggi.
Indeks literasi keuangan Kepri mencapai 78,29 persen dan menempatkan provinsi ini di peringkat keempat nasional. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 98,43 persen, atau berada di peringkat ketiga nasional.
Capaian tersebut berada di atas angka nasional. Indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Sinar mengapresiasi capaian tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya angka inklusi keuangan bukan berarti pekerjaan telah selesai.
Menurutnya, semakin luas akses masyarakat terhadap layanan keuangan justru semakin besar pula tanggung jawab industri untuk memastikan masyarakat memahami produk yang digunakan, termasuk manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajibannya.
“98,43 persen bukan garis finish. Justru itu adalah garis start. Ketika hampir seluruh masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tugas kita berikutnya adalah memastikan masyarakat memahami manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajibannya, serta mampu menggunakan layanan keuangan secara aman dan produktif,” ujarnya.
Karena itu, OJK Kepri mendorong agar masyarakat tidak hanya menjadi financially included, tetapi juga financially empowered. Artinya, masyarakat bukan sekadar memiliki akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, melainkan mampu memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan.
Upaya tersebut membutuhkan kerja bersama. OJK Kepri menekankan pentingnya sinergi antara OJK, pemerintah daerah, BP Batam, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, asosiasi, akademisi, media, hingga masyarakat.
Kolaborasi dinilai menjadi kunci agar pertumbuhan sektor jasa keuangan benar-benar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kepri.
OJK Kepri juga mendorong industri jasa keuangan untuk memperkuat pembiayaan produktif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas pelindungan konsumen, serta menjaga integritas dan stabilitas sektor jasa keuangan.
“Ukuran keberhasilan sektor jasa keuangan jangan hanya seberapa besar aset dan kredit tumbuh, tetapi juga seberapa besar kontribusinya terhadap investasi, UMKM naik kelas, lapangan kerja, perlindungan risiko, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sinar.
Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Sinar mengajak seluruh insan OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk memaknai kemerdekaan melalui pelaksanaan tugas yang proaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kontribusi nyata bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin melalui angka, tetapi harus terasa dalam kehidupan sehari-hari.
“Mari kita jadikan pertumbuhan ekonomi Kepri bukan sekadar angka, tetapi menjadi lebih banyak investasi, pembiayaan produktif, UMKM yang naik kelas, lapangan kerja, masyarakat yang terlindungi, dan masyarakat yang semakin melek keuangan. Inilah salah satu bentuk nyata kita mengisi kemerdekaan,” pungkas Sinar.