Batamhighlight.com, Batam – Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 21-22 Juli 2026. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, selain mempertahankan BI-Rate, bank sentral juga memperluas berbagai kebijakan insentif guna meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing, memperkuat stabilitas rupiah, memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing, serta meningkatkan likuiditas perbankan.
“Keputusan BI-Rate dan berbagai kebijakan lainnya merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang konsisten untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi tetap dalam sasaran, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Perry Warjiyo dalam keterangan hasil RDG BI, Rabu (22/7/2026).
Menurut dia, BI memperkuat efektivitas kebijakan moneter melalui optimalisasi intervensi di pasar valuta asing, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun transaksi spot. Di sisi lain, BI juga memperluas insentif bagi investor asing dan transaksi Local Currency Transaction (LCT) guna meningkatkan daya tarik investasi sekaligus menjaga stabilitas rupiah.
Bank Indonesia juga menyempurnakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Plafon insentif ditingkatkan menjadi maksimal 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dari sebelumnya 5,5 persen, efektif mulai 1 September 2026. Sementara penguatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) akan berlaku mulai 1 Oktober 2026 untuk memperluas pembiayaan kepada sektor inklusif, UMKM, dan sektor prioritas.
Di bidang sistem pembayaran, BI terus memperluas digitalisasi melalui pengembangan QRIS, termasuk kerja sama QRIS antarnegara, penguatan inovasi digital, serta peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran nasional.
Perry menjelaskan, keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran yang memicu kenaikan harga minyak dunia, tekanan inflasi global, serta penguatan dolar Amerika Serikat.
Meski demikian, perekonomian Indonesia dinilai tetap terjaga dengan dukungan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
Dari sisi eksternal, cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tercatat sebesar 145,6 miliar dolar AS atau setara 5,5 bulan impor. Sementara nilai tukar rupiah pada 21 Juli 2026 berada di kisaran Rp17.885 per dolar AS dan dinilai relatif stabil berkat berbagai langkah stabilisasi yang dilakukan BI.
Inflasi juga masih berada dalam kendali. Pada Juni 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 3,34 persen secara tahunan. BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) agar inflasi tetap berada dalam sasaran.
Di sektor perbankan, pertumbuhan kredit pada Juni 2026 mencapai 12,67 persen (year on year), didukung kondisi permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 23,74 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap rendah.
Sementara itu, transaksi ekonomi digital terus tumbuh pesat. Pada triwulan II 2026, volume transaksi pembayaran digital meningkat 36,88 persen menjadi 16,07 miliar transaksi, sedangkan transaksi QRIS melonjak 100,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perry menegaskan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tingginya tantangan global.
“Kami akan terus memastikan stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi tetap rendah, memperkuat ketahanan sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” ujar Perry Warjiyo