Batamhighlight.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait perluasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di wilayah Kepri, mendapatkan respon normatif dari Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan.
Menurut Iman, FTZ sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Hanya saja, aturan ini masih stagnan dan belum dioptimalkan khususnya di Bintan dan Karimun. Masalah utamanya terletak pada lemahnya tata kelola, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan.
“Rencama ini belum mendesak. Kita tidak menolak semangat perluasan FTZ, tapi mari kita jujur melihat realitas di lapangan. FTZ di Bintan dan Karimun yang sudah berstatus resmi saja masih stagnan. Jadi, yang lebih urgen adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan yang sudah ada, bukan memperluas wilayah baru,” tegas Iman Setiawan, Minggu (14/9/2025).
Iman menjelaskan, kedua wilayah itu berbeda dengan Batam, sebab Batam memiliki infrastuktur bertaraf internasional yang memadai berupa pelabuhan dan bandara yang dapat mendukung aktifitas ekspor-impor. Jika diperluas ke Karimun dan Bintan tenty akan menimbulkan masalah baru, terutama konsekuensi fiskal.
Gubernur tentu perlu memikirkan tambahan insentif, kebutuhan pembangunan, kepegawaian karena membentuk lembaga baru. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, sebaiknya pembiayaan difokuskan pada penguatan wilayah yang sudah berjalan. Selain itu, investor pada dasarnya lebih membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas regulasi daripada sekadar perluasan wilayah.
Iman juga menyoroti aspek keamanan dan geopolitik. Sebagai daerah perbatasan, Kepri menghadapi tantangan khusus. Perluasan FTZ tanpa sistem pengawasan yang matang berisiko memicu praktik ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan lintas batas. Lebih dari itu, manfaat nyata bagi masyarakat hingga kini belum terasa signifikan. Contohnya, FTZ di Bintan dan Karimun masih belum memberikan dorongan ekonomi yang kuat bagi warga, sehingga wacana penambahan wilayah FTZ dikhawatirkan hanya akan mengulang persoalan serupa.
Menurut Iman, DPRD Kepri tetap mendukung penuh langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing daerah. Namun, prioritas saat ini sebaiknya difokuskan pada pembenahan kelembagaan BP Bintan dan BP Karimun agar lebih profesional dan transparan, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis seperti pelabuhan dan bandara, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BP Batam, BP Bintan, BP Karimun, dan pemerintah pusat. Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, Kepri jangan sampai larut dalam euforia wacana besar, tetapi harus konsisten memperkuat fondasi yang sudah ada.
“Kita perlu berpikir realistis. Waktu, tenaga, dan anggaran harus diarahkan untuk membenahi hal-hal mendasar terlebih dahulu. Baru setelah semuanya siap, barulah kita bicara perluasan FTZ secara menyeluruh,” tutup Iman.
