BatamHighlight – Visualisasi sampul Majalah Tempo yang menampilkan Ketua Umum Surya Paloh memicu reaksi dari kader Partai NasDem di berbagai daerah, termasuk Kepulauan Riau.
Sejumlah kader NasDem di Kepri yang juga menjabat sebagai anggota legislatif menyampaikan penolakan terhadap ilustrasi tersebut. Mereka di antaranya Suhadi, Tengku Afrizal Dahlan, Randi Zulmariadi, serta Arlon Veristo.
Pernyataan sikap disampaikan dalam forum kader yang digelar di Kantor DPW NasDem Kepri di Batam Center, Rabu (15/4/2026).
Sekretaris DPW NasDem Kepri, Endang Dewi Socowati, mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan dinamika pemberitaan politik. Namun, ilustrasi pada sampul majalah tersebut dinilai telah menimbulkan persepsi yang dianggap merendahkan martabat ketua umum partai.
“Kami melihat ini bukan sekadar dinamika politik biasa. Visual di sampul itu menimbulkan persepsi yang tidak baik dan dianggap merendahkan ketua umum kami,” ujar Endang di Batam, Rabu.
Menurut dia, reaksi kader di daerah merupakan bentuk kepedulian terhadap marwah partai. DPW NasDem Kepri pun menggelar forum untuk menampung aspirasi sekaligus mencegah munculnya beragam penafsiran di kalangan kader.
Endang menambahkan, kegiatan tersebut juga merupakan respons atas aksi serupa yang sebelumnya digelar kader NasDem di Jakarta pada 14 April 2026.
Dalam pernyataan sikapnya, kader NasDem se-Kepulauan Riau menyampaikan enam poin, di antaranya mengecam pemberitaan dan visualisasi yang dinilai tidak mencerminkan etika jurnalistik yang berimbang serta berpotensi merendahkan tokoh bangsa.
Meski demikian, DPW NasDem Kepri menyatakan menerima permohonan maaf dari pihak media dan berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama.
Selain itu, kader juga diimbau untuk tetap tenang, tidak terpancing emosi, serta menjaga soliditas dan nilai-nilai demokrasi.
“Ini tidak membuat kami lemah. Justru semakin memperkuat solidaritas kader dari DPW hingga tingkat bawah,” kata Endang.
DPW NasDem Kepri juga mendorong insan pers untuk tetap menjaga independensi, objektivitas, dan integritas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa menyajikan narasi yang dinilai provokatif.
Di sisi lain, pihaknya memastikan hubungan dengan media secara umum tetap berjalan baik. Respons yang disampaikan, kata Endang, merupakan reaksi terhadap satu produk jurnalistik, bukan terhadap pers secara keseluruhan.
“Kami tetap menghormati kebebasan pers, tetapi kebebasan itu juga memiliki batas, yakni harus berlandaskan data dan etika jurnalistik,” ujarnya.