BatamHighlight – Di tengah gaung Hari Kartini, sosok perempuan di panggung politik Kepulauan Riau terus menegaskan eksistensinya. Bukan lagi sekadar pelengkap Legislator kuota perempuan, melainkan pengambil keputusan yang membawa perspektif keadilan dan empati dalam setiap kebijakan.
Ririn Warsiti, Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Fraksi Gerindra, menyampaikan semangat Kartini hari ini hidup dalam keberanian perempuan untuk tampil, bersuara, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan.
“Perempuan di politik bukan sekadar pelengkap, tetapi pengambil keputusan yang membawa perspektif keadilan dan empati. Ini wujud nyata semangat Kartini, bahwa perempuan mampu berdiri sejajar dan berkontribusi,” ujar Ririn, Selasa (21/4/2026).
Wnita humble yang tengah duduk di Komisi lV DPRD ini melihat, perempuan di Kepri kini semakin berani tampil di ruang publik, memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif. Namun di balik kemajuan itu, tantangan masih nyata, terutama ketimpangan akses pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan hukum, khususnya di wilayah hinterland.
“Masih ada stigma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan, dan kasus kekerasan juga masih tinggi. Ini membutuhkan penanganan serius dan terpadu,” katanya.
Di lembaga legislatif, Ririn menempatkan isu perempuan sebagai fokus perjuangan. Ia mendorong peningkatan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, dukungan terhadap UMKM perempuan, hingga pelatihan keterampilan agar perempuan lebih mandiri secara finansial.
Tak hanya itu, kata dia, penguatan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan juga menjadi perhatian. Ia menilai, layanan pengaduan harus mudah diakses, disertai pendampingan maksimal bagi korban.
“Kita dorong penguatan regulasi, layanan pengaduan yang mudah diakses, dan edukasi ke masyarakat. Tidak boleh ada lagi yang diam saat melihat kekerasan,” tegasnya.
Dengan kondisi geografis Kepri yang tersebar, pendekatan kebijakan pun tak bisa disamaratakan. Ririn menekankan pentingnya kehadiran negara hingga ke wilayah terluar, termasuk dalam melindungi pekerja perempuan, baik di sektor informal maupun migran.
“Kepri ini unik. Maka perlindungan harus lewat edukasi, pendampingan, dan regulasi yang kuat. Negara harus hadir, meski mereka jauh dari pusat kota,” ujarnya.
Dalam hal pendidikan dan kesehatan, ia menilai peran legislatif sangat strategis, mulai dari penganggaran hingga pengawasan. Meski perspektif gender mulai diintegrasikan dalam kebijakan, menurutnya hal itu masih perlu diperkuat agar benar-benar responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Di tengah dinamika politik yang kompleks, Ririn mengakui tantangan terbesar yang ia hadapi adalah menjaga konsistensi sekaligus membuktikan kapasitas perempuan sebagai pemimpin.
“Saya terus belajar, membangun jaringan, dan tetap berpegang pada tujuan awal, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat yang akan menilai,” katanya.
Bagi Ririn, Kartini masa kini tak selalu hadir dalam sosok besar. Ia justru melihatnya dalam keseharian, pada ibu-ibu yang berjuang untuk keluarga, perempuan yang bekerja, hingga mereka yang berani mandiri.
“Semua perempuan yang berjuang itu adalah Kartini hari ini, termasuk perempuan-perempuan hebat di Kepri,” ucapnya.
Jika diberi ruang untuk menentukan satu kebijakan prioritas, Ririn memilih penguatan ekonomi perempuan berbasis komunitas. Ia meyakini, kemandirian ekonomi perempuan akan berdampak luas pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
“Ketika perempuan berdaya, keluarga ikut sejahtera. Dampaknya akan terasa luas,” ujar Ririn.
Ke depan, ia berharap perempuan Kepri tak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan. “Saya ingin perempuan Kepri semakin mandiri, punya akses setara, dan berani mengambil peran strategis. Semoga semakin banyak yang berani bermimpi besar untuk masa depan Kepri yang lebih baik,” tutup Ririn.