BatamHighlight – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) meluncurkan tahap pertama Program Digitalisasi Ekosistem Sapi Perah di Kantor OJK Malang, Selasa, (14/10/2025). Program ini menjadi bagian dari implementasi PROMISE II Impact Project, yang bertujuan memperluas inklusi keuangan bagi pelaku UMKM melalui pendekatan rantai nilai dan transformasi digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, Hasan Fawzi mengatakan, peluncuran ini diharapkan menjadi titik awal tata kelola baru bagi koperasi peternak sapi perah di Indonesia. Melalui kegiatan ini, OJK bersama ILO mendorong penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang bukan sekadar alat pencatatan, melainkan solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data usaha.
“Dengan ERP yang terintegrasi dengan sistem pemeringkatan kredit, peternak kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pembiayaan kini bisa dinilai lebih objektif dan berpeluang menjadi bankable,” ujarnya.
Hasan menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya tentang perangkat lunak, tetapi juga soal keadilan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang memberi ruang bagi peternak kecil agar dapat naik kelas.
ERP sendiri dirancang untuk mengintegrasikan berbagai modul penting seperti keanggotaan, penerimaan susu, logistik, keuangan, hingga kesehatan hewan. Sistem ini diharapkan membuat pengelolaan koperasi menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu, keterhubungan data antar pelaku ekosistem akan mempercepat pengambilan keputusan bisnis.
Langkah ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi koperasi untuk terhubung dengan berbagai penyedia jasa keuangan alternatif. Integrasi ERP dengan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) menjadi kunci membuka pintu pembiayaan yang lebih luas. Peternak kecil dapat memiliki rekam jejak digital yang dapat dipercaya oleh bank maupun fintech. Dengan demikian, mereka tidak lagi sekadar penerima program, tetapi pelaku ekonomi yang diakui secara formal.
Transformasi digital di sektor sapi perah ini adalah cerminan arah baru pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif. Namun, agar tidak berhenti pada tataran wacana, program ini harus diikuti komitmen pengawasan dan pendampingan yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar terasa. Sebab di ujungnya, digitalisasi bukan tentang aplikasi, tetapi tentang perubahan nasib peternak kecil di pelosok negeri.
