Batamhighlight – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas program percepatan sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini ditujukan bagi 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata halal dunia.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, program sertifikasi halal telah dimulai sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata, termasuk Pulau Penyengat. Hingga pertengahan Oktober 2025, sebanyak 438 produk UMKM telah memperoleh sertifikat halal. Keberhasilan itu mendorong pemerintah memperluas program ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi. Langkah ini sekaligus mendukung Indonesia Muslim Travel Index 2025 yang menargetkan Indonesia menjadi pusat wisata halal dunia.
Dalam kunjungannya ke Desa Wisata Pulau Penyengat, Menteri Widiyanti menyampaikan apresiasi kepada BPJPH, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan masyarakat setempat atas dukungannya. Desa ini telah mengantongi 24 sertifikat halal untuk berbagai produk UMKM lokal. Ia menilai Pulau Penyengat merupakan contoh sukses integrasi antara nilai budaya, spiritualitas, dan potensi ekonomi.
“Desa ini tepat dijadikan simbol komitmen kita dalam memperkuat pariwisata halal,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Widiyanti menegaskan, kolaborasi antara Kemenpar dan BPJPH bukan hanya tentang label halal, melainkan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya sertifikasi, pelaku UMKM memiliki nilai tambah dalam memasarkan produk mereka, baik di dalam negeri maupun internasional. Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal di kawasan wisata. Pemerintah ingin memastikan pariwisata tidak hanya berkembang, tapi juga memberi manfaat langsung bagi warga desa.
BPJPH: Pariwisata Halal Jadi Mesin Ekonomi Baru
Kepala BPJPH, Haikal Hasan, menyebut pariwisata halal kini tumbuh menjadi mesin ekonomi global yang kuat. Menurutnya, tren ini tidak hanya diminati umat Islam, tetapi juga karena produk halal identik dengan kualitas dan transparansi. Beberapa negara seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan mulai mengembangkan pariwisata halal. Hal ini menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam sektor tersebut.
Haikal menambahkan, pemerintah tengah mendorong program sertifikasi halal gratis bagi satu juta UMKM. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk mempercepat transformasi ekonomi syariah.
“Dengan sistem yang mudah dan transparan, diharapkan lebih banyak pelaku usaha mikro yang mendapatkan sertifikasi halal. BPJPH akan terus mendampingi Kemenpar dalam memperluas program ini ke 15 provinsi prioritas,” katanya.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengapresiasi langkah Kemenpar dan BPJPH yang memperkuat ekosistem pariwisata halal di daerahnya. Kepulauan Riau kini dikenal sebagai “Halal Hub Industry” dan “Halal Tourism Destination” berkat pengembangan Desa Wisata Pulau Penyengat. Selain itu, provinsi ini juga memiliki pusat industri halal di kawasan Lobam yang menopang rantai pasok nasional.
“Terimakasih atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan potensi pariwisata serta penguatan ekosistem halal di Kepri,” ujarnya.
